MITIGASI LINGKUNGAN ( Pengetahuan Lingkungan Hidup )


A. Pengertian

  1. Mitigasi lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat adanya rencana atau pelaksanaan suatu kegiatan
  2. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan

Secara umum mitigasi lingkungan adalah  upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi atau  telah terjadi karena adanya rencana kegiatan atau menanggulangi dampak negatif yang timbul sebagai akibat adanya suatu kegiatan/usaha. Mitigasi Lingkungan dalam konteks mencegah atau mengendalikan dampak negatif dari suatu rencana kegiatan dapat dilakukan melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan/atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pembangunan kawasan transmigrasi yang selama ini dilaksanakan pada dasarnya merubah ekosistem alami yang bersifat stabil menjadi ekosistem buatan/binaan yang tidak stabil. Lahan dengan kelerengan tertentu ( > 3 %) yang dibuka. dan curah hujan yang tinggi akan menyebabkan terjadinya erosi sehingga tanah menjadi tidak subur. Perubahan vegetasi hutan yang heterogen menjadi tanaman budidaya pertanian yang homogen akan menyebabkan timbulnyahamapenyakit tanaman atau organisme pengganggu. Kondisi ini menuntut adanya upaya pengelolaan lingkungan agar fungsi lingkungan di kawasan transmigrasi tetap lestari.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada pembangunan kawasan transmigrasi, melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi telah menetapkan kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini berarti mengintegrasikan aspek lingkungan hidup pada setiap tahapan proses pembangunan kawasan transmigrasi.

Sebagai implementasi kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi yang berwawasan lingkungan, setiap akan mebangun kawasan transmigrasi yang baru (PTB) maka upaya mitigasi lingkungan dilakukan melalui proses AMDAL atau UKL/UPL. Bagi pengembangan kawasan transmigrasi yang sudah ada (PTA) dengan tidak merubah rencana usaha, maka mitigasi dampak lingkungan negatif yang telah terjadi dilakukan melalui proses penanggulangan masalah lingkungan.

B. Tujuan

Tujuan menyusun Pedoman Pelaksanaan Mitigasi Lingkungan Bidang Ketransmigrasian adalah menyediakan suatu pedoman sebagai salah satu acuan bagi pelaksanaan mitigasi lingkungan dikawasan transmigrasi.

C. Prinsip-Prinsip Mitigasi

Prinsip-Prinsip Mitigasi Lingkungan  

Untuk mengimplementasikan mitigasi dampak lingkungan perlu dirumuskan terlebih dahulu program mitigasi lingkungan. Program mitigasi lingkungan  yang dirumuskan memuat  prinsip-prinsip pokok sebagai berikut :

  1. Program mitigasi lingkungan berupa prinsip-prinsip atau persyaratan untuk menanggulangi dampak lingkungan
  2. Program mitigasi lingkungan dirumuskan secara rinci, sehingga dapat dipakai sebagai dasar pelaksanaan kegiatan mitigasi lingkungan. Apabila upaya mitigasi lingkungan ditempuh melalui penerapan teknologi tertentu, maka harus disertakan desain teknologinya berupa Detail Desaign Engineering ( rancangan rinci rekayasa)
  3. Dalam upaya mitigasi lingkungan mencakup pula upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian para transmigran atau stakeholder dalam mitigasi lingkungan melalui bimbingan teknis
  4. Upaya mitigasi lingkungan mencakup pula pembentukan organisasi pelaksanaan mitigasi lingkungan

D. Langkah-Langkah Mitigasi

Yang termasuk dalam langkah-langkah mitigasi lingkungan adalah:

  1. Menghindarkan impak suatu kegiatan dengan melakukan pembatalan, modifikasi atau menghilangkan beberapa tahapan tertentu.
  2. Memperkecil impak dengan membatasi skala kegiatan.
  3. Memperbaiki suatu yang merusak lingkungan dengan melakukan restorasi, repairing atau rehabilitasi.
  4. Mengurangi atau menghilangkan impak yang sedang terjadi dengan pengelolaan yang tepat dan effisien.
  5. Memberikan kompensasi suatu impak melalui relokasi, pembangunan fasilitas baru, pembuktian yang masuk akal (sound proofing), penyejukan (airconditioning).
  6. Memberikan perlakuan yang sebaik-baiknya terhadap semua yang terkena dampak.
  7. Melakukan daur ulang material.
  8. Memanfaatkan teknologi yang paling minimal menghasilkan limbah.
  9. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masayarakat yang kegiatannya dibidang lingkungan hidup.
  10. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan
  11. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang (akan) dilaksanakan.

E. Pendekatan Mitigasi

PENDEKATAN MITIGASI LINGKUNGAN

Untuk mencegah atau menanggulangi dampak lingkungan negatif dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan secara teknologi, sosial ekonomi maupun kelembagaan dan Stakeholder.

Pendekatan Teknologi

Mitigasi lingkungan melalui pendekatan teknologi adalah cara-cara atau penggunaan teknologi untuk menanggulangi dampak negatif lingkungan. Teknologi yang akan diterapkan oleh masyarakat (transmigran) harus mempertimbangkan kemampuan dan keahlian transmigran serta budaya setempat.

Contoh :

1.    Penanggulangan erosi dengan sistem terasering

2.    Pemberantasanhamapenyakit tanaman dengan cara pemberantasanhamaterpadu.

Pendekatan Sosial Ekonomi Budaya

Ketergantungan sistim sosial pada lingkungan sekitarnya perlu dicermati karena dapat meningkatkan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam lokasi. Selain itu, kemungkinan terjadinya intrusi dan akulturasi budaya di kawasan transmigrasi dapat memicu terjadinya konflik sosial. Peralihan sistem ekonomi lokal dan mata pencaharian menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial.

Pendekatan Sosial Ekonomi Budaya merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menanggulangi dampak lingkungan melalui upaya-upaya sosial atau tindakan-tindakan yang bermotifkan sosial ekonomi misalnya;

  1. Melibatkan masyarakat disekitar lokasi kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan mitigasi lingkungan
  2. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat dalam mitigasi lingkungan
  3. Menjalin interaksi sosial yang harmonis antara transmigran dengan penduduk sekitar.

Pendekatan Kelembagaan dan Stakeholder.

Kelembagaan merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keberlanjutan dan berjalannya suatu program secara berkesinambungan. Kerjasama dan hubungan baik antara lembaga terkait dan stakeholders sangat diperlukan dalam penyusunan pedoman mitigasi lingkungan. Berbagai entitas terkait tersebut  meliputi: (1). Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi, Direktorat Bina Cipta Keserasian Lingkungan ); (2). Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup; (3). Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Universitas; (4). Pemerintah Daerah; (5). Komite Perumus Independen; (6) Lembaga Swadaya Masyarakat; (7) Anggota Masyarakat; (8) Pelaksana; dan (9) Pengawas

  1.  Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan   Transmigrasi, Direktorat Bina Cipta Keserasian Lingkungan).

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrsi melalui Direktorat Bina Cipta Keserasian Lingkungan merupakan institusi yang bertanggung jawab langsung pada semua permasalahan yang timbul akibat kegiatan transmigrasi baik langsung maupun tidak langsung termasuk juga dampak lingkungan yang terjadi.

2.  Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KMNLH)

Kerjasama dan dukungan dari KMNLH diperlukan terutama dalam pembangunan kawasan transmigrsi baru ( PTB ), dimana upaya mitigasi lingkungannya dilakukan melalui proses AMDAL atau UKL/UPL.

3.  Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Universitas.

Fungsi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Universitas adalah untuk mebantu pelaksanaan inventarisasi data dan analisa dampak lingkungan yang terjadi di kawasan transmigrasi. Kompetensi dan keahlian lembaga ini dapat membantu dalam penelitian dan analisa secara komprehensip dan terpadu.

4.Pemerintah Daerah.

Partisipasi pemerintah daerah diperlukan karena program-program mitigasi lingkungan harus sesuai dengan program-program pemerintah daerah agar terjadi kesesuaian. Kerjasama dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk memperoleh dukungan dan masukan program yang sesuai dengan daerah setempat.

5. Komite Perumus Independen

Perlu dibentuk komite khusus yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Program Mitigasi Lingkungan. Komite ini harus netral agar dapat menerima input dan saran serta kepentingan dari pihak untuk diakomodasi dalam Program Mitigasi Lingkungan. Anggota komite harus mampu bekerja sama dan memeiliki hubungan yang baik dengan stakeholders lainnya. Anggota komite dapat merupakan konsorsium dari beberapa instansi erkait, tetapi dapat juga individu yang kompeten dengan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti KMNLH, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Universitas, LSM, Pemda, dan anggota masyarakat

6.  Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM )  

Peran LSM dalam pelaksanaan program mitigasi lingkunan adalah sebagai pendamping dan motor penggerak bagi masyarakat lokal baik asli maupun pendatang untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan mitigasi lingkungan. LSM lokal memiliki banyak masukan mengenai kondisi daerah serta program yang sesuai dan dapat ditetapkan.

7.  Anggota Masyarakat.

Anggota masyarakat dalam hal ini adalah penduduk asli daerah maupun pendatang yang harus didorong untuk bersama-sama dan bahu membahu melaksanakan program mitigasi lingkungan.

8.  Pelaksana

Pelaksana adalah institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan mitigasi lingkungan.

9.  Pengawas    

Pengawas adalah institusi atau unit kerja yang berperan sebagai pengawas/pengendali mitigasi lingkungan.

Pendekatan Kelembagaan dan Stakeholders adalah berupa mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan, misal :

1.      Kerjasama dengan instansi-instansi yang berkepentingan dengan mitigasi lingkungan.

2.     Pengawasan terhadap kinerja mitigasi ligkungan oleh instansi yang berwenang.

3.     Pelaporan hasil mitigasi lingkungan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Upaya pendekatan-pendekatan tersebut dapat ditingkatkan melalui optimasi beberapa faktor, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sistem komunikasi.

Optimasi terhadap faktor-faktor tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan Program Mitigasi Lingkungan oleh Komite Perumus Independen.

1. Optimasi Sumber Daya Manusia.

Optimasi Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pembinaan , baik terhadap para transmigran maupun pendamping, pengelola dan perencana program transmigrasi. Untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam semua tahap pelaksanaan transmigrasi diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek lingkungan dan kelestarian alam, aspek teknis, serta aspek sosial budaya.

2.  Optimasi Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam harus seoptimal mungkin dengan tetap melaksanakan pemantauan terhadap potensi dampak yang terjadi. Parameter yang mungkin terkena dampak, seperti parameter lingkungan fisik dan kelestarian flora/fauna serta sistem penilaian perlu ditentukan perumusan Program Mitigasi Lingkungan.

3.  Pengembangan Metode Komunikasi yang Tepat.

Agar pelaksanaan Mitigasi Lingkungan dapat berjalan lancar perlu ditetapkan metode komunikasi yang sesuai, berikut beberapa metode komunikasi yang dapat dilakukan :

1).  Melakukan identifikasi terhadap masalah yang mungkin timbul dan banyak menjadi polemik di kawasan

transmigrasi yang sudah berjalan sebagai bahan acuan bagi proyek transmigrasi yang akan dilaksanakan;

2).  Menerapkan metoda dan iklim komunikasi yang sesuai untuk setiap masalah yang timbul;

3).  Menciptakan suasana yang kondusif sehingga semua transmigran dapat bersikap terbuka terhadap

masalah dan tantangan yang ada;

4).  Melibatkan masyarakat setempat dan para transmigran sebagai mitra dan bersikap jujur serta terbuka,

5). Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan sumber lain yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan

transmigran, seperti : sesepuh daerah, ketua adat, pemuka agama, dan lain-lain ;

6).  Membentuk posko-posko penyuluhan, pembinaan dan pemantauan baik sebagai sarana komunikasi bagi transmigran maupun sebagai pusat informasi dan media konsultasi semua permasalahan yang berkatian dengan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang sesuai.

Sumber : bto.depnakertrans.go.id

Editor    : Anis Yulia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s